SISTEM PPID

PpidUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur dengan jelas apa dan bagaimana Badan Publik , Komisi Informasi, Sengketa Informasi, Pengguna Informasi serta proses lainnnya yang berhubungan dengan layanan informasi publik.  Hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi  publik serta hak dan kewajiban badan publik juga telah dituliskan dengan jelas. Hal ini tentunya membuat keterbukaan informasi publik menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap badan publik.

Kirimkan saya proposal

Pemerintah dalam hal ini PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) telah membuka seluas-luasnya pelayanan publik kepada masyarakat mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan. SOP (Standard Operating Procedure) dalam PPID menggunakan batas waktu dalam pemenuhannya serta melibatkan beberapa pihak terkait. Untuk itulah diperlukan sebuah sistem manajemen layanan yang mampu memberikan informasi selengkap-lengkapnya terhadap informasi yang dibutuhkan serta status layanan informasi.

Hotline Service : (0361) 427698, 085106020350
ITM BALI menerima pembayaran dengan kartu kredit dan debit

Aplikasi PPID ini sangat berguna untuk para penyelenggara layanan publik di pemerintah (PPID). Dengan Aplikasi ini, seluruh permohonan informasi akan terekam dengan baik dan sangat jelas tentang statusnya, apakah sudah selesai di proses atau belum. Hal ini sangat penting mengingat, PPID bisa saja disengketakan oleh pemohon informasi jika dianggap tidak mampu memberikan layanan yang baik dan cepat.